Analisis Normatif Putusan Hakim tentang Pemberian Iddah dan Mut’ah sebelum Ikrar Talak

The consequences of breaking up a marriage are regulated in the Compilation Islamic Law (KHI) Chapter XVII Article 149 Law, post-divorce maintenance is carried out after pronouncement divorce vow, what meant by breakup has occurred, which considered valid if arrangement for pledge front judges. provision Iddah and Mut'ah Legislation not explained precisely when it should be given. Still, Decision Ponorogo Religious Court Number 1978/Pdt.G/2021/Pa.po, its ruling states that providing iddah mutah given to wife before pronouncing vow. This study aims answer questions (a) What legal basis judges deciding Case 1978/Pdt.G/2021/Pa.po concerning mut'ah pledge? (b) juridical implicit at Court? field research using qualitative approach shows case judge prioritized PERMA 3 2017, because more responsive women can protect women's rights Juridical Implications 1978/Pdt.g/2021/Pa.po 131 letter c, Petitioner deadline 6 months Applicant unable fulfill payments, then implementation vow cannot (aborted), Respondent will remain legally husband they serious about carrying divorce.
 Akibat dari putusnya perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab Pasal Islam, pemberian nafkah pasca perceraian dilakukan setelah pengucapan ikrar talak, yang dimaksud adalah terjadinya perceraian, mana dianggap sah apabila talak di depan majelis hakim. Pemberian dan Mut’ah Peraturan Perundangan tidak dijelaskan secara pasti kapan seharusnya diberikan, namun Putusan Pengadilan Agama Nomor amarnya menyatakan bahwa mut’ah diberikan kepada isteri sebelum talak. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan Bagaimana dasar pertimbangan hukum Hakim memutuskan Perkara tentang talak? implikasi yuridis terhadap pada Ponorogo?. lapangan dengan pendekatan kualitatif menunjukkan memutus perkara hakim mengutamakan Tahun karena lebih responsif perempuan, dapat melindungi hak-hak perempuan Implikasi Yuridis sesuai huruf Pemohon diberi tenggat waktu bulan bisa memenuhi pembayaran mut’ah, maka pelaksanaan dilaksanakan (gugur), Termohon akan tetap menjadi suami sah, serius melaksanakan